Ils ont fait tout un circuit médical avant d'en arriver là et c'est bien qu'ils sachent que la spondylarthrite existe. La spondylarthrite n'a rien à voir cialis pharmacie cialis avec un mal de dos banal dû à un mode de vie sédentaire, contrairement à ce que sous-entend le précédent commentaire.

Benahi Koperasi, Sertifikat NIK Diserahkan

Bagaimana cara membedakan koperasi yang masih aktif dan tidak? Hal itulah yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM dengan melakukan Launching Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Melalui sertifikat itu, koperasi yang aktif tercatat di data base Kementerian Koperasi dan UKM.

"Kegiatan ini merupakan tanggungjawab kita bersama, baik pusat maupun daerah untuk dapat direalisasikan secara sinergis, karena kita mempunyai tugas yang sama yaitu memberdayakan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah", pinta Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga pada peluncuran Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), Jakarta, Selasa (26/5).

Puspayoga secara simbolis menyerahkan Sertifikat NIK kepada 34 perwakilan koperasi di seluruh Indonesia. Menteri Koperasi dan UKM ini memberikan apresiasi kepada seluruh SKPD/Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.I. maupun gerakan koperasi yang telah mendukung dan hadir pada penyerahan sertifikat ini.

“Pada masa mendatang yaitu ada keinginan serta harapan kita semua untuk melihat Koperasi dan UMKM di tanah air untuk terus eksis dan berkembang di tengah cepatnya dinamika perkembangan dunia usaha baik secara nasional maupun global,” ajaknya

Dalam sambutannya, Puspayoga menguraikan dari jumlah Koperasi yang ada sekarang, kebijakan Kementerian Koperasi dan UKM ke depan difokuskan kepada koperasi yang aktif saja yaitu 147.249 unit. Rinciannya, yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)
sebanyak 80.008 unit (54,34%), dan yang belum melaksanakan RAT sebanyak 67.241 unit (45,66%).

Koperasi aktif yang melaksanakan RAT sebanyak 80.008 unit tersebar di seluruh Indonesia. Di mana 70 persen berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur. Sisanya, 30 persen berada di Riau, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Papua, Lampung, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, DKI Jakarta dan Maluku.

Sedangkan Koperasi Aktif yang belum melaksanakan RAT sebanyak 67.241 unit, dimana 70 persen berada di Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Lampung, Papua, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Riau. sedangkan 30% berada di Nusa Tenggara Timur, Jawa Timur, Jawa Tengah.

"Selanjutnya, bagi koperasi tidak aktif yang jumlahnya mencapai 62.234 Unit akan dibubarkan", tegas Puspayoga.

Menurut Puspayoga, koperasi yang diberikan Sertifikat NIK adalah koperasi aktif secara kelembagaan maupun Usahanya. Koperasi tersebut diprioritaskan sebagai target sasaran di dalam pelaksanaan program-program kementerian, seperti program peningkatan daya saing dan program penguatan kelembagaan koperasi sesuai dengan kapasitas koperasi yang bersangkutan. Disamping itu akan didorong bermitra dengan Lembaga lain seperti BUMN, BUMD maupun Swasta dengan prinsip saling menguntungkan, dan juga akan dijadikan contoh bagi koperasi lainnya dalam meningkatkan kapasitas dan kualitasnya.

"Salah satu program utama dan pertama, saya mendapat mandat melakukan penataan data Koperasi dan UMKM ini dengan bersinergi dengan K/L yang melakukan Pemberdayaan koperasi dan UMKM serta Pemerintah Daerah, Asosiasi, maupun Gerakan Koperasi. Karena data dalam suatu organisasi merupakan komponen yang paling penting sebagai acuan dan menjadi referensi bersama dalam melaksanakan program kerja," imbuh Menkop.

Selain itu, lanjut Puspayoga, dinamika perkembangan dunia usaha ke depan menuntut setiap pelaku usaha untuk mampu meningkatkan daya saingnya. Oleh karena itu, dengan Sertifikat NIK diharapkan mampu meningkatkan kualitas koperasi dengan didukung program-program tiada koperasi tanpa IT (lnformation Teknology).

"Melalui program ini dapat meningkatkan efektivitas pemberdayaan koperasi serta memacu produktivitas usaha koperasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi", ungkap Puspayoga menyebutkan bahwa tugas Pemerintah dari tingkat Pusat sampai Daerah untuk dapat terus mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada.

Menkop meminta agar para Kepala SKPD/Dinas yang membidangi Koperasi dan UKM Provinsi/D.l, serius melakukan pembinaan bagi koperasi-koperasi di daerah.

"Dengan tekad dan semangat yang kuat serta kerja keras dan dengan dukungan aktif dari Pemerintah Daerah, kita akan mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya Koperasi dan UMKM untuk berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan perekonomian nasional dengan semangat kemandirian untuk kemakmuran bersama,” ajaknya Puspayoga.

KUR Rp 25 Juta
Terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR), pada 25 Mei 2015, secara nasional telah diluncurkan kembali program KUR dengan beberapa penyempurnaan dan perbaikan menyangkut regulasi dan skema/ketentuan KUR antara lain:
1. Plafon pinjaman KUR Mikro maksimal Rp 25 juta fokus kepada usaha mikro dan kecil tanpa agunan.
2. Bunga KUR Mikro 21 persen per tahun, efektif turun dari sebelumnya 22 persen.
3. Cakupan penjaminan untuk Sektor Prioritas (Pertanian, Industri kecil dan Perikanan) sebesar 80 persen, sedangkan sektor Non Prioritas sebesar 70 persen.
4. Jangka waktu kredit untuk Kredit Investasi (KI) yakni empat tahun dan untuk Kredit Modal Kerja (KMK) yakni dua tahun dan dapat diperpanjang sampai delapan tahun untuk KI dan empat tahun untuk KMK.

Sumber : www.sinarharapan.co

 
 
Copyright © 2010 | All Rights Reserved
Design by Citra Multi Services